Kesulitan Petralite dan Petramax, MPC Pemuda Pancasila Siap Konsolidasi: Warga Berau Usul Pengisian Diatur 48 Jam Tanpa Pengetap

BERAU, – Keluhan masyarakat Kabupaten Berau terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Pertamax, kembali mencuat. Antrean panjang di sejumlah SPBU serta keterbatasan stok membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Berau, Desy Fitriansyah. Ia menegaskan akan melakukan konsolidasi untuk merespons keresahan masyarakat yang saat ini kesulitan mendapatkan BBM.

“Kami akan melakukan konsolidasi untuk merespons suara dan keresahan masyarakat Berau. Persoalan BBM ini tidak boleh terus berulang tanpa ada solusi yang jelas,” tegas Desy.

Warga juga mengusulkan agar pemerintah daerah bersama pihak terkait membuat pola pengaturan pengisian BBM apabila kondisi kelangkaan dan antrean masih berlangsung.

“Coba Berau juga mengatur jam pengisian BBM. Berikan pembagian waktu khusus. Tetapkan SPBU mana yang bebas untuk roda dua dan roda empat tanpa pembatasan. Kalau diperlukan, pengisian ulang kendaraan pribadi diatur dalam waktu 48 jam,” ujar salah seorang pengendara, Senin (31/8/2026).

Pertamina Pastikan Pasokan Dipenuhi

Sementara itu, Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa sejumlah SPBU di Berau telah membuka pelayanan lebih awal guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

SPBU yang disebut antara lain Sambaliung, Rinding, Maluang dan Kilometer 5. Sementara SPBU H. Isa disebut masih dalam perjalanan untuk mendukung pelayanan.

Edi juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina bersama instansi terkait sedang melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi pelayanan dan distribusi BBM.

Menurutnya, kapal pengangkut BBM juga telah tiba di Berau dan sedang menunggu kondisi air pasang untuk proses sandar.

Pertamina memastikan pasokan BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax, akan tercukupi. Operasional terminal juga dimulai lebih awal guna mempercepat proses distribusi dan mendukung pemulihan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah percepatan distribusi meupakan pola yang dilakukan Pertamina di sejumlah wilayah Kalimantan ketika terjadi antrean dan gangguan distribusi.

Penertiban Penjualan BBM  Eceran

Di tengah keluhan sulitnya mendapatkan BBM di SPBU, masyarakat juga meminta aparat berwenang memperketat pengawasan terhadap dugaan pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali secara eceran.

Praktik penjualan BBM tanpa izin dan penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki konsekuensi hukum. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum menelusuri rantai distribusi apabila ditemukan indikasi pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar, penggunaan kendaraan tamgki yang dimodifikasi, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi.

Pertamina sendiri dalam sejumlah kasus di wilayah Kalimantan juga melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dianggap tidak sesuai peruntukan, termasuk pemeriksaan digitalisasi SPBU dan pemblokiran QR Code kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang atau penyalahgunaan.

Pemkab Berau Diminta Susun Mekanisme Penanggulangan Distribusi BBM

Masyarakat berharap persoalan BBM di Berau tidak hanya diselesaikan dengan menambah pasokan ketika stok menipis. Pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan dan pengelola SPBU dinilai perlu menyusun mekanisme yang lebih jelas apabila antrean kembali terjadi.

Masyarakat meminta ada kepastian: kapan BBM tersedia, bagaimana mekanisme antrean, SPBU mana yang mendapat pasokan, serta bagaimana pengawasan terhadap pembelian berulang dan penjualan kembali BBM.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Berau pun menyatakan akan membawa keresahan tersebut ke dalam agenda konsolidasi.

“Yang paling penting adalah masyarakat jangan terus menjadi korban dari persoalan distribusi. Kalau memang pasokan aman, harus dibuktikan dengan pelayanan yang lancar di lapangan,” tegas Desy.

Saat ini, masyarakat menunggu langkah nyata. Jangan sampai persoalan BBM kembali normal hanya beberapa hari, kemudian kelangkaan dan antrean panjang kembali terulang.

 

(*Red)